Pemerintah telah mencabut rancangan undang-undang misinformasi yang kontroversial.
Communications Legislation Amendment (Combating Misinformation and Disinformation) Bill 2024 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan November, tetapi dicabut pada akhir bulan itu.
“Berdasarkan pernyataan publik dan interaksi dengan para senator, jelas bahwa tidak ada cara untuk mengesahkan proposal ini melalui Senat,” kata Menteri Komunikasi Michelle Rowland.
“RUU ini berfokus pada pemberantasan konten yang paling berbahaya pada layanan platform digital dan berisi perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat.”
Namun beberapa senator menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU tersebut dapat berdampak negatif terhadap kebebasan berpendapat.
Dengarkan
SBS Examines: Dapatkah Kita Melawan Misinformasi Tanpa Mengancam Kebebasan Berpendapat?
SBS Indonesian
11/09/202406:57
Pemerintah awalnya menyatakan keprihatinannya atas kebebasan arus informasi di Australia yang demokratis, khususnya pada platform digital, yang dengan mudah menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu yang merugikan warga Australia.
RUU tersebut berupaya mengatasi hal ini dengan ‘memberdayakan’ penyedia platform komunikasi digital untuk merespons dan mengelola risiko misinformasi dan disinformasi.
Dalam pernyataan terkait penarikan RUU tersebut, Menteri Rowland mengakui bahwa “tidak ada tindakan tunggal yang menjadi solusi sempurna”.
“Kita harus terus meningkatkan pengamanan untuk memastikan platform digital menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi warga Australia,” ujarnya.
'Keseimbangan yang lebih baik'
Misinformasi dan disinformasi merupakan risiko global terbesar saat ini, menurut World Economic Forum (WEF).
Pemerintah di seluruh dunia menerapkan peraturan untuk memerangi risiko ini.
Namun, WEF mencatat bahwa kecepatan dan efektivitas regulasi tidak mungkin dapat menyamai laju perkembangannya.
Berbicara pada SBS Examines, Komisaris Hak Asasi Manusia Lorraine Finlay mengatakan peraturan harus mencapai keseimbangan yang tepat.
“Kita perlu mencari keseimbangan yang lebih baik antara kebebasan berpendapat dan keamanan online, karena kita perlu memastikan bahwa ruang online adalah ruang yang aman, dan melakukan hal tersebut tidak berarti membatasi kebebasan berbicara secara tidak perlu,” ujarnya.
“Salah satu hal utama yang perlu kita lakukan adalah melindungi vitalitas demokrasi, dimana kita dapat terlibat dengan berbagai ide, perspektif berbeda, dan sudut pandang berbeda dengan cara yang benar-benar beradab dan konstruktif.
“Di Australia kita perlu menemukan keseimbangan antara menciptakan ruang daring yang aman dan melindungi kebebasan berpendapat.”
Bagaimana lagi pemerintah dapat mengatasi misinformasi??
Ika Trijsburg, peneliti di Melbourne Centre for Cities di University of Melbourne, mengembangkan pedoman untuk memerangi masalah disinformasi di lingkungan sekitar.
“Ini terwujud di tingkat lokal,” katanya kepada SBS Examines.
“Pemerintahan di tingkat lokal adalah tingkat pemerintahan yang paling terpercaya dan paling mudah diakses… mereka gesit, terintegrasi secara lokal, pandai berkolaborasi, dan semakin bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah masyarakat yang sangat kompleks,” kata Ms Trijsburg.
Pedoman ini memberikan strategi tiga fase: pencegahan dan deteksi dini, pencegahan penyebaran dan pre-bunking, serta debunking/pembongkaran dan pemulihan.
Trijsburg dan tim penelitinya berpendapat bahwa pendekatan non-partisan sangatlah penting, karena disinformasi berkembang pesat dalam perpecahan.
Apa yang terjadi ketika politik ikut terlibat?
Dalam nota penjelasan RUU tersebut, di bawah subjudul 'Implikasi Hak Asasi Manusia', terdapat peringatan bahwa undang-undang tersebut dapat membatasi hak seseorang atas privasi dan kebebasan berpendapat.
Langkah-langkah yang dapat diambil oleh penyedia platform komunikasi digital, jika memang diatur secara hukum, mungkin bisa “terlalu hati-hati” dalam hal regulasi konten, tulis dokumen tersebut.
“Hal-hal tersebut dapat menimbulkan efek menakutkan yang dapat membebani kebebasan berpendapat,” bunyi pernyataan tersebut.
Apakah ada jalan lain ke depannya?
Ketika mengatur misinformasi dan disinformasi, beberapa pihak berpendapat bahwa tanggung jawab tidak seharusnya berada di tangan pemerintah.
Komentator dan pendukung kebebasan berpendapat Josh Szeps mengatakan kepada SBS Examines bahwa beban ini sebaiknya ditanggung oleh perusahaan teknologi.
Dia mengatakan mereka seharusnya lebih transparan.
“Saya akan agresif dalam mengatur keterbukaan dan mengharuskan kita memiliki akses terhadap penelitian tentang apa yang dilakukan perusahaan media sosial, tentang jenis konten apa yang didorong oleh algoritma tersebut, dan apa dampaknya terhadap kualitas pendapat yang beredar online,” kata Mr Szeps.
“Saya rasa ini mungkin merupakan masalah yang lebih mudah untuk dicari solusinya, dibandingkan masalah budaya yang lebih luas tentang bagaimana menjaga sebuah peradaban tetap bersatu ketika setiap orang mencari konten dunia yang mereka kurasi secara pribadi.”
Dengarkan
SBS Examines: Apakah Demokrasi Australia Alami Kemunduran?
SBS Indonesian
02/10/202406:08
Catatan redaksi: Artikel ini diperbarui pada 3 Desember 2024, untuk memperjelas alasan pencabutan RUU tersebut.
